Blog Balai Bahasa Jambi | konsultasi masalah bahasa dan sastra

Kunjungan Delegasi Singapura

2012-01-15T18:24:00.000-08:00

Dalam rangka penjajakan kerja sama antara Singapura dan Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin, 9 Januari 2012, pukul 14.30, menerima kunjungan Delegasi Singapura yang dipimpin oleh Encik Hawazi Daipi, Ketua Delegasi Setia Usaha Parlimen Kanan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Manusia. Rombongan diterima oleh Sekretaris Badan Bahasa, Dra. Yeyen Maryani, M.Hum., Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Dr. Sugiyono, dan Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Drs. Muhajir, M.A.

Kedatangan delegasi bertujuan menjajaki kerja sama pelatihan guru bahasa dan sastra, pembinaan program bahasa dan sastra, serta kurikulum bahasa dan sastra yang sesuai dengan kondisi terkini di Indonesia.

Dalam paparannya, Sekretaris Badan mengemukakan bahwa Badan Bahasa mempunyai tiga fungsi utama, yaitu melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Selain itu, Badan Bahasa juga membantu pemerintah daerah dalam menyinergikan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia melalui tiga fungsi tersebut agar kearifan lokal yang ada dapat membentuk karakter budaya bangsa yang utuh. Salah satunya dengan membuat kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan.

Sementara itu, Ketua Delegasi Singapura menjelaskan mengenai kepedulian pemerintahnya terhadap pengembangan bahasa dan sastra Melayu. “Pemerintah Singapura menganggap bahwa bahasa dan sastra Melayu juga merupakan bahasa dan sastra Singapura sehingga perlu dilestarikan,” kata Ketua Delegasi.

Sekretaris Badan menyambut baik upaya kerja sama kebahasaan dan kesastraan yang akan dilakukan kedua negara dan mengharapkan Singapura bergabung dalam forum kerja sama Mastera (Majelis Sastra Asia Tenggara).

Acara berakhir pukul 16.30 yang ditutup dengan ramah tamah sambil menikmati kudapan
Sumber: Badan Bahasa

Lomba Baca Puisi untuk Siswa SMA/SMK/MA se-Provinsi Jambi 2011

2011-10-27T00:14:00.003-07:00

Sebagai bagian dari sastra, puisi adalah sebuah karya yang memiliki unsur keindahan. Namun keindahan itu tidak hanya tampak dalam rupa kata dan tanda dalam puisi itu. Keindahan juga terlihat dalam bentuk nilai-nilai dan pesan-pesan yang sarat dengan makna dan tidak pernah kosong begitu saja.

Agar makna yang terkandung dalam puisi bisa dipahami dan dimengerti, perlu pemahaman mendalam, yang belum tentu bisa dilakukan oleh setiap orang. Hal ini disebabkan puisi memiliki ‘aturan main’ sendiri. Di dalam puisi terdapat lirik, bait, rima yang menyatu menjadi kesatuan yang utuh. Unsur-unsur itu menjadi dasar pengimajian, pengiasan, dan perlambangan puisi secara menyeluruh, yang diwujudkan dalam bentuk apresiasi.

Memahami makna puisi, menghayati, apalagi membacakannya, merupakan salah satu bentuk pengapresiasian sekaligus wujud konkrit penghargaan terhadap puisi.

Dalam konteks membacakan puisi, tidaklah mutlak menjadi hak paten orang-orang pesastra. Artinya, siapa saja berhak mengambil bagian menjadi pelaku dalam etalase pegapresiasian puisi, tak terkecuali bagi siswa.
Memang tidak semua siswa benar-benar memiliki pemahaman dan keberminatan terhadap puisi. Namun paling tidak, tentu di antara mereka ada yang memiliki bakat yang kuat dalam hal pengapresiasian puisi, selain hanya membaca atau sekadar mengetahui saja.

Oleh karena itu, agar bakat-bakat yang selama ini terpendam bisa muncul sekaligus menggairahkan dunia perpuisian di Jambi, Balai Bahasa Jambi berinisiatif mengadakan Lomba Baca Puisi untuk Siswa SMA/SMK/MA se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali potensi siswa dalam membaca puisi. Selain itu, kegiatan ini diadakan untuk membangkitkan rasa cinta siswa, khususnya siswa-siswa SMA/SMA/MA terhadap karya sastra, khususnya puisi.

Pendaftaran

25 Oktober s.d. 8 November 2011
Tempat: Kantor Bahasa Provinsi Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim No. 101 Telanaipura Jambi
Telepon 0741-669466
Laman: www.balaibahasajambi.org
Pos el: admin@balaibahasajambi.orgAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Acara: 10—12 November 2011 di Aula Kantor Bahasa Provinsi Jambi

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi panitia.

Kontak Panitia

Mhd. Zaki : 081363491328
Gustia Mira : 085369254440
Agus Kurniawan : 085266666019

Lomba Karya Tulis Dalam Rangka Hari Nusantara 2011

2011-09-06T19:14:00.000-07:00

Lomba Karya Tulis Dalam Rangka Hari Nusantara 2011 diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemham).
Tema: " Melalui Peringatan Hari Nusantara, Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Wadah NKRI Dengan Meningkatkan Kemampuan Pertahanan Dalam Rangka Menuju Negara Maritim "

Pelaksanaan:

Batas Pengiriman Naskah: 29 September 2011
Pengumuman Pemenang : 25 Nopember 2011
Penyerahan Hadiah : 13 Desember 2011
Kententuan Pemenang : Diambil 4 Pemenang dari 10 Nominator

Kategori Peserta:

1. Pelajar: SMA / SEDERAJAT
2. Umum : Mahasiswa dan Masyarakat Umum, TNI, POLRI

Kriteria Penulisan:

Orisinalitas: Tulisan merupakan hasil dari gagasan dan pikiran penulis dan bukan merupakan hasil Plagiasi

Kesesuaian dengan tema: Karya yang disampaikan harus sesuai dengan Tema yang telah ditentukan oleh panitia lomba karya tulis.

Inspiriratif: Karya Tulis dapat memberikan inspirasi dan memberikan nilai positif bagi para pembaca.

Motivatif: Pembaca termotivasi dan mendapatkan semangat baru sehingga dapat memberikan ide dari karya tulis tersebut.

Tulisan Obyektif dan Menarik: Karya tulis harus berdasarkan informasi yang ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan serta menarik pembaca untuk mengikuti alur ceritanya.

Ketentuan Penulisan:
1. Naskah diketik dengan Font Arial 12.
2. Ukuran Halaman Kertas A4.
3. Naskah ditulis dengan Spasi 1,5.
4. Panjang Tulisan: Pelajar: ± 2000 Kata dan Umum: ± 2500 Kata.
5. Identitas penulis ditulis terpisah dari naskah karya tulis
6. Satu Perserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya tulis.
7. Naskah yang dikirimkan bukan naskah yang pernah mendapatkan penghargaan atau sedang diikutkan dalam lomba karya tulis lain.
8. Naskah Karya tulis yang dinyatakan sebagai juara (I S.D III Serta Juara Harapan) Menjadi hak Panitia Lomba.
9. Naskah dikirim paling lambat 29 September 2011 ke alamat panitia lomba karya tulis sebagai berikut: astri.virgiani@kemhan.go.id

Publikasi
Lomba ini akan dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik nasional.

Hadiah :

Kategori Pelajar :

Juara I : 8 Juta
Juara II : 5 Juta
Juara III : 3 Juta
Juara Harapan: 2,5 Juta

Kategori Umum :

Juara I : 12 Juta
Juara II : 8 Juta
Juara III : 5 Juta
Juara Harapan: 3,5 Juta

Penghargaan Sastra untuk Pendidik 2011

2011-08-18T19:40:00.000-07:00

1. Latar Belakang
Sebagaimana kita ketahui, pembentukan kepribadian anak Indonesia menjadi sangat penting di tengah derasnya arus informasi bebas. Tuntutan pembentukan pribadi anak itu kini tidak semata bertumpu pada segi intelegensia, tetapi juga yang terpenting adalah segi moral dan emosi.
Kurangnya kecerdasan moral dan emosional pada masa perkembangan anak akan menyebabkan perilaku bermasalah.
Untuk menciptakan anak yang kreatif dan eksresif, diperlukan pendidik yang mumpuni pula. Pendidik yang peka terhadap situasi kondisi dan emosi anak dapat mengarahkan anak didik sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh karena itu untuk mendukung pembentukan kepribadian yang seimbang seperti tersebut, pendidikan memerlukan kecerdasan emosional berupa kemampuan sosial untuk mengajarkan bagaimana merasakan, menciptakan, dan mengekspresikan sesuatu. Bentuk ekspresi dapat dilakukan dengan cara menulis atau mengarang. Dalam kaitan dengan itu Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional memberikan peluang kepada pendidik dalam kegiatan kesastraan, yaitu Penghargaan Sastra untuk pendidik.

2. Tujuan
Tujuan Penghargaan Sastra untuk Pendidik adalah sebagai berikut:
a. menumbuhkembangkan apresiasi dan sikap positif para pendidik Indonesia dalam menciptakan karya sastra yang bermutu,
b. meningkatkan kualitas apresiasi pendidik terhadap karya sastra Indonesia,
c. meningkatkan minat pendidik terhadap sastra Indonesia,
d. merangsang daya cipta dan imajinasi pendidik terhadap karya sastra.

3. Sasaran
Pendidik yang menjadi sasaran pemberian penghargaan ini adalah para pendidik dilingkungan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dari beragamnya tingkatan pendidik itu akan dipilih tiga orang penerima penghargaan sastra terbaik.

4. Persyaratan
a. Karya sastra dikirimkan melalui pos atau langsung kepada Panitia Penghargaan Sastra untuk Pendidik dengan alamat Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa paling lambat 30 September 2011 (stempel pos).
b. Jenis karya sastra yang kirim bebas (novel, puisi, dan/atau drama).
c. Karya sastra yang dikirim melalui pos atau langsung kepada Panitia Penghargaan Sastra untuk pendidik harus asli (bukan saduran atau terjemahan), pernah dipublikasikan, dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan serupa.
d. Karya sastra yang dikirim harus dilengkapi dengan daftar riwayat hidup yang antara lain, memuat alamat lengkap peserta dan surat keterangan dari sekolah, termasuk sertifikat penghargaan yang pernah diperoleh (jika ada).
e. Karya sastra yang telah diterima Panitia tidak dikembalikan.

5. Penilaian
a. Penilaian karya sastra dan penentuan pemenang akan dilakukan oleh tim juri yang terdiri atas praktisi dan pakar sastra.
b. Putusan pemenang tidak dapat diganggu gugat dan tidak ada surat menyurat.
c. Hasil penilaian diumumkan pada bulan Oktober 2011.

6. Hadiah
Untuk peserta ynag menang dalam sayembara ini akan disediakan hadiah uang tunai sebagai berikut:
Pemenang I : Rp15.000.000,00
Pemenang II : Rp12.500.000,00
Pemenang III : Rp10.000.000,00
Pajak hadiah sebesar 20% (PPh Pasal 21) ditanggung oleh pemenang. Selain menerima uang tunai pemenang akan mendapat piagam penghargaan dan buku-buku terbitan Badan Bahasa.

Untuk Informasi lebih lanjut,
Hubungi alamat berikut.
PUSAT PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4706288, 4896558 Pes. 147
Faksimile (021) 4750407
Kontak Panitia:
Ebah Suhaebah (08159222464)
Dira Hildayani (081218507005)

Sastra untuk Kebangkitan Peradaban

2011-06-15T18:19:00.000-07:00

Jendela Sastra: Mungkinkah sastra memiliki kemampuan dalam membentuk peradaban Islam yang penuh cinta? Tema ini oleh kalangan tertentu dianggap sebagai simplifikasi persoalan dan terkesan mengada-ada lantaran bagi kalangan tertentu, sastra tidak ada kaitannya dengan peradaban, apalagi masalah keislaman.

Bagi kalangan ini, sastra seharusnya disunyikan dari kepentingan apapun, termasuk kepentingan peradaban. Cukuplah sastra untuk sastra.

Padahal antara sastra, peradaban, dan Islam memiliki kaitan cukup erat. Sastra dalam Bahasa Arab disebut pula dengan istilah adab yang artinya sopan, penuh dengan keindahan. Manusia yang beradab artinya manusia yang menampilkan cara hidup yang indah, hidup dengan keluhuran budi pekerti. Sebaliknya, manusia yang tidak beradab adalah manusia jauh dari cara-cara hidup yang indah, manusia bengis, yang diliputi kebencian. Peradaban sendiri bisa diartikan sebagai pandangan hidup, aktivitas, dan buah karya manusia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keindahan.

Islam menyebutkan bahwa misi utama diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini adalah untuk menjadikan manusia beradab. Sementara, Alquran sebagai kitab panduan hidup umat muslim merupakan kitab suci yang mengandung kedahsyatan sastra menakjubkan. Alquran diturunkan dengan bahasa yang mengandung nilai sastra tinggi, yang membuat pujangga jahiliyah takjub terheran-heran. Kandungan sastranya menjadi legenda yang tidak bisa diungguli oleh sastrawan manapun hingga saat ini. Dari sini saja, bisa dilihat begitu terang hubungan antara sastra, peradaban, dan Islam. Ketiganya bermuara pada titik yang sama, yaitu keindahan.

Sebagai agama yang peduli pada keindahan, Islam menghendaki dakwah dengan cara-cara indah. Seorang ulama, selain dituntut hidup dengan keindahan budi pekerti, juga dituntut mampu mendakwahkan kebenaran agama dengan kata-kata yang menawan jiwa. Di sinilah sastra memiliki peran tak terpisahkan dalam Islam. Maka tidak perlu heran, bila kemudian dalam rentan sejarah peradaban Islam banyak sekali ulama besar yang juga sastrawan
Pada masa Rasulullah ada kisah waktu itu Nabi SAW meminta Hasan ibn Tsabit, sahabat yang terkenal piawai mengarang puisi, untuk membuat puisi-puisi sebagai balasan atas orang-orang kafir yang menjelekkan orang Islam (Fethullah Gullen, 2011)

Penyemangat Perjuangan

Sahabat Ali Ra, salah satu khulafaurrasyidin, dikenal sebagai sahabat yang memiliki kepiawaiaan meramu kata dalam tiap pidatonya yang memikat jiwa. Pidato-pidato yang kini dapat kita nikmati bersama dalam buku sastra mengagumkan, Nahjul Balaghah.

Imam Syafi’i, yang hidup sesudahnya, salah satu dari empat imam mazhab fikih, penggagas ilmu ushul fikih, ternyata juga adalah seorang sastrawan yang terkenal piawai merangkai kata. Beliau meninggalkan banyak sekali petuah kehidupan yang tersusun dalam kalimat puitis yang abadi hingga saat ini. Tidak berlebihan, jika Dr Muhammad Ibrahim Al Fayyumi, dalam bukunya menjuluki Imam Syafi’i sebagai pelopor fikih dan sastra (Fayyumi, 2009).

Pada era dinasti Ayyubiah, Perang Salib III menjadi saksi bisu lahirnya Al-Barjanji, kitab sastra yang berisi Sirah Nabi. Waktu itu, di bawah komando Salahuddin al-Ayyubi, kitab karya Syaikh Ja’far al Barzanji ini sanggup menggerakkan pasukan muslim untuk membebaskan Baitul Maqdis. Begitu pula di Indonesia, sekitar 1880-an, lahir karya Hikayat Prang Sabi karya ulama Aceh, Teuku Cik Panti Kulu yang menjadi obor penyemangat perjuangan rakyat Aceh dalam mengusir kolonial Belanda.

Masih banyak ulama sastrawan yang tidak mungkin disebut dalam tulisan ini. Ulama yang telah meresapi betul hakikat jalan agama yang ia tempuh, jalan yang penuh dengan keindahan, yang semestinya didakwahkan dengan cara yang indah pula. Mereka begitu tulus mendedikasikan seluruh hidupnya dalam upaya membangun peradaban melalui jalan keindahan. Ulama yang melahirkan karya-karya sastra yang memikat jiwa, karya yang begitu berpengaruh dalam membentuk peradaban Islam.

Dari mereka, kita belajar bahwa membangun peradaban Islam tidak bisa tidak kecuali dengan menempuh jalan keindahan, salah satunya jalan sastra.

Kontak Kami

2010-04-07T23:58:00.000-07:00

Jalan Arif Rahman Hakim No. 101
Telanaipura
Jambi, Indonesia
36124

admin@balaibahasajambi.org
(0741) 669466-61131
(0741) 669466
Laman:http://balaibahasajambi.org
Blog :http://balaibahasajambi.blogspot.com

Kami siap melayani anda dalam bidang Kebahasaan dan Kesastraan

Bahasa Hukum yang Mulai Kehilangan Roh

2010-04-07T22:53:00.000-07:00

Kalau saja anggota DPR dan para ahli bahasa Indonesia membaca tulisan Andre Moller, seharusnya mereka malu. Andre, seorang pria asal Swedia, membuat sebuah tulisan bertajuk “Undang-Undang Bahasa” di sebuah harian nasional, 25 September lalu.

Malu bukan saja karena Andre adalah orang asing, tetapi juga karena nyaris tidak ada pengamat kebahasaan yang jeli membaca ‘penyimpangan’ penggunaan bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ia menyanjung niat para penyusun Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009) yang ingin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Nilai persatuan dan kesatuan bisa dipererat lewat bahasa. Andre menulis catatan itu sekitar dua bulan setelah UU No. 24/2009 berlaku.

Sebaliknya, dengan nada halus, penyusun kamus Swedia – Indonesia itu menyentil para penyusun UU No. 24/2009. Undang-Undang ini antara lain ‘mewajibkan’ para pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi. Bahasa Indonesia juga ‘wajib’ digunakan untuk penunjuk jalan, fasilitas umum, rambu umum. Bahasa yang ‘wajib’ dipakai di media massa, kecuali media khusus, adalah bahasa Indonesia. Pasal 31 melanjutkan bahasa Indonesia ‘wajib’ digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia.

Andre penasaran dengan penggunaan kata ‘wajib’ dalam Undang-Undang ini. Ia mencoba membolak-balik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata ‘wajib’ mengandung arti “harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan”. Sayang sekali, tulis Andree, tak ada larangan ataupun ancaman pidana untuk orang atau perusahaan yang memakai bahasa Indonesia tidak sesuai Undang-Undang ini. Berbeda sekali dengan kata ‘wajib’ dalam pengibaran bendera yang diiringi dengan sanksi. Maka, dalam tulisannya Andre menggunakan tanda kutip dalam setiap kata wajib, karena makna kata wajib dalam UU No. 24/2009 dia nilai “tak sesuai dengan KBBI”.

Andre memang benar. Tak ada satu pun sanksi bagi mereka yang lalai atau sengaja melanggar ‘kewajiban’ berbahasa Indonesia. Padahal, minimal tercatat 16 kali kata ‘wajib’ dimuat dalam Bab III tentang Bahasa Negara, dan hanya 7 kali kata ‘dapat’.

Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Niken Pramanik, mengatakan sulit menerapkan sanksi bagi orang yang tidak berbahasa Indonesia, selain sanksi moral. Niken menganalogikan orang wajib berpakaian sopan. Kalau orang tidak berpakaian sopan, apa sanksinya? Menurut Niken, sanksinya hanya bersifat moral.
Sebelumnya

Senada, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fernando Manullang mengatakan wajib tidak identik dengan sanksi. Kalau suatu hukum tidak mengandung sanksi maka hukum itu disebut tidak sempurna. Namun kesempurnaan hukum bukan terletak pada ada tidaknya sanksi. Wajib atau harus itu, kata Fernando, adalah suatu predikat yang dilekatkan pada subjek tertentu. Sanksi melekat pada pelanggaran atas kewajiban. “Sanksi tidak selalu melekat pada wajib,” ujarnya.

Meskipun begitu, Niken sependapat jika bahasa Indonesia dipakai dalam kontrak-kontrak yang dibuat di Indonesia dan melibatkan pihak Indonesia. Lebih aman kalau dibuat dalam dua bahasa. Jika dibuat dalam bahasa asing, Niken khawatir terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak antara pihak Indonesia dan pihak asing. Ia malah menyayangkan mengapa berbagai dokumen hukum yang dipergunakan untuk menarik publik seperti asuransi atau bank, banyak menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kalau konsumen pelayanan itu tidak mengerti bahasa Inggris?

Bahasa hukum, bahasa kaku?
Penggunaan kata ‘wajib’ dalam UU No. 24/1999 sebagaimana disindir Andre Moller bukan satu-satunya masalah kebahasaan yang muncul dalam proses legislasi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya berusaha meluruskan penggunaan bahasa dalam rumusan Undang-Undang.

Selain penguasaan materi, para pembentuk Undang-Undang memang harus bijak dalam memilih kata-kata yang hendak dirumuskan. Salah memilih kata bisa berakibat fatal. Apalagi jika kesalahan itu menyangkut istilah hukum yang khas. Salah satu contoh konkrit adalah penggunaan kata ‘penetapan’ dalam Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung –sebelum diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2009. Berdasarkan pasal ini, permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat harus dinyatakan tidak dapat diterima melalui penetapan ketua pengadilan negeri. Penggunaan kata penetapan dalam rumusan pasal itu keliru, karena pernyataan hakim tentang tidak dapat diterimanya suatu gugatan harus dituangkan dalam bentuk putusan. Para pembentuk Undang-Undang tampaknya menyamakan “penetapan” dengan “putusan”.

Menyadari adanya kekeliruan itu, dan didasari kekhawatiran menganggu acara di pengadilan, Ketua Mahkamah Agung (kala itu) Bagir Manan meluruskan kesalahan bahasa Undang-Undang itu melalui SEMA No. 6 dan SEMA No. 7 Tahun 2005.

Deputi Direktur Yayasan SET, Agus Sudibyo, punya pengalaman menarik memantau proses legislasi di Senayan. Dalam proses pembahasan, acapkali anggota DPR berdebat lama soal kata yang dipakai dalam rumusan. Malah anggota DPR pernah berdebat perbedaan kata ‘wajib’ dan ‘harus’. Untuk mengakhiri perdebatan biasanya dipanggi ahli bahasa. Agus dapat memaklumi perdebatan itu karena bahasa hukum dan bahasa yang dipakai dalam Undang-Undang harus universal dan seminimal mungkin multitafsir. Kalau bisa, tidak boleh lagi ada penafsiran lain. “Makanya, bahasa hukum itu cenderung rigid, kaku,” ujar Agus.

Cuma, Agus menyayangkan kebiasaan pembentuk Undang-Undang menuliskan frasa “cukup jelas” pada bagian penjelasan. Kebiasaan ini justru menyulitkan pihak lain memahami apa yang dimaksud dalam suatu rumusan. Pihak lain sebenarnya bisa mencari latar belakang dan perdebatan (memorie van toelichting) mengenai rumusan tersebut, atau suasana kebatinan lahirnya suatu rumusan. Sayang, akses terhadap sistem dokumentasi proses legislasi di DPR belum sepenuhnya terbuka.

Sewaktu memantau pembentukan RUU Keterbukaan Informasi Publik dan RUU Rahasia Negara, Agus Sudibyo juga menemukan berbagai istilah yang di mata awam berpotensi menimbulkan multitafsir. Forum pemantauan seperti itu digunakan Agus sebagai tempat belajar untuk lebih memahami bahasa hukum. “Paling tidak, saya mendapatkan sesuatu yang baru,” ujarnya.

Pada tataran ilmiah, kritik terhadap kekakuan bahasa hukum pernah dilontarkan notaris Liliana Tedjosapoetro. Sewaktu mempertahankan disertasinya di UGM Yogyakarta lima belas tahun silam, Liliana menilai bahasa dan format yang dipakai dalam akta notaris sudah ketinggalan zaman, berbelit dan kadang rancu. Ia menyarankan kalangan notaris untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD). Menteri Kehakiman Ismail Saleh mengutip disertasi Liliana itu dan menuangkannya ke dalam sebuah artikel. “Bahasa hukum sebagai bagian dari bahasa Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan dan kaidah yang ditetapkan bahasa Indonesia,” tulis sang Menteri.

Dari kalangan punggawa bahasa Indonesia, kritik yang tak kalah pedas datang dari Dad Murniah. Dalam sebuah tulisannya, Kepala Subbid Informasi dan Publikasi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ini menilai bahasa hukum itu “rumit dan membingungkan”.

Tetapi, di mata Fernando, teks hukum selalu terbuka akan interpretasi. Serigid apapun kata yang dipilih atau bahasa yang dirumuskan dalam suatu Undang-Undang, masih tetap terbuka kemungkinan penafsiran berbeda oleh orang yang berbeda.

Dengan menggunakan dua bahasa dalam teks hukum, semisal perjanjian, perbedaan tafsir itu, kata Niken, bisa diminimalisir. Yang paling penting UU No. 24 Tahun 2009 sudah menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan dengan penyangga yang kuat. Meskipun RUU Kebahasaan yang digagas Pusat Bahasa Depdiknas belum dibahas DPR, minimal sudah ada payung hukum bahasa nasional tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan lain, bahasa Indonesia juga diposisikan sebagai bahasa wajib. UU No. 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan setiap perusahaan wajib membuat catatan sesuai kebutuhan perusahaan. Catatan-catatan itu wajib disusun dalam bahasa Indonesia. Kalau mau dibuat dalam bahasa asing, perusahaan harus mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia juga menyinggung masalah ini. Terakhir, dalam UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa akta-akta dibuat dalam bahasa Indonesia. Kalau penghadap tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam akta, maka notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan, baik oleh notaris sendiri maupun oleh penerjemah.

Agenda

2010-04-07T01:53:00.000-07:00

Agenda Kegiatan
Kegiatan: Ceramah Linguistik
Waktu: Rabu, 20 Mei 2009 (Semua Hari)
Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya
Berkoordinasi dengan
Departemen Linguistik
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Menyelenggarakan

Ceramah Linguistik

“Arabic loan-words in Indonesian revisited”
Pembicara: Dr. Nikolaos van Dam
(Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia)

“Penyerapan unsur bahasa, multilingualisme, dan poliglosia”
Pembicara: Prof. Dr. Anton M. Moeliono
(Universitas Indonesia)

“Kata pinjaman dalam bahasa Indonesia dan implikasinya bagi pengenalan sejarah Nusantara”
Pembicara: Dr. Uri Tadmor
(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jakarta)

“Istilah baru dalam kemasan lama; Pemakaian istilah lama/tradisi dalam perkembangan iltek”
Pembicara: Dr. Jérôme Samuel
(Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris)

Hari, tanggal : Rabu, 20 Mei 2009
Pukul : 09.00—13.00 WIB
Tempat : Auditorium, Gedung I Ruang 1103
FIB UI, Kampus UI, Depok

Ceramah terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi M. Umar Muslim, PhD (0813 1921 1257) atau Dr. Susi Moeimam (0811 183 0810)

Sayembara Penulisan Cerpen Remaja

2009-06-27T20:54:00.000-07:00

Sayembara Penulisan Cerpen Remaja
Tingkat SMP se-Provinsi Jambi Tahun 2009

Latar Belakang
Menulis adalah salah satu kegiatan untuk mengekspresikan diri serta menuangkan ide dan pikiran tentang seluruh kehidupan mulai dari yang sifatnya fiktif sampai ilmiah. Dapat menulis yang baik bukan hal yang mudah. Seseorang harus melewati proses yang panjang, latihan menulis selama bertahun-tahun untuk mengolah ide dan pikiran agar dapat dituangkan dalam barisan kata dan kalimat yang dapat dipahami, dicerna, dan dinikmati oleh pembaca.

Bakat dan kemampuan seseorang untuk menulis hendaknya diasah dan dipupuk sejak ia masih sangat muda. Dengan menulis, anak-anak (remaja) juga memiliki kegiatan yang sehat untuk mengisi waktu dan memiliki cara yang baik untuk mengomunikasikan jalan pikiran terutama kepada orang dewasa yang sering kurang memahami mereka. Kegiatan menulis dapat menjadi salah satu upaya kita dalam menghindarkan mereka dari hal-hal yang membahayakan, seperti tawuran dan narkoba karena ketika mereka menuangkan semua ide dan pikiran yang membuat mereka gusar ke dalam tulisan, mereka akan menjadi tenang dan tidak gelisah lagi.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada remaja Provinsi Jambi yang telah memupuk dan mengasah bakat dan kemampuannya untuk menulis, serta mendorong mereka tetap berlatih menulis, Kantor Bahasa Provinsi Jambi menyelenggarakan Sayembara Penulisan Cerpen Tingkat SMP se-Provinsi Jambi. Sayembara ini diharapkan dapat membantu remaja Provinsi Jambi mengasah bakat menulis cerita pendek sehingga dapat ditemukan calon-calon sastrawan yang berpotensi di masa depan.

Persyaratan

1. Tema cerpen bebas (berkisah tentang dunia remaja), tidak mengarah pada pornografi, dan tidak berpotensi menimbulkan konflik yang berkaitan dengan SARA.
2. Cerpen harus asli (bukan saduran atau terjemahan), belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan, dan tidak sedang diikutsertakan dalam sayembara serupa.
3. Panjang karangan 5—12 halaman.
4. Cerpen ditulis dalam bahasa Indonesia, diketik rapi 1,5 spasi di atas kertas kuarto/A4 dengan huruf Times New Roman 12, dan tidak bolak-balik.
5. Cerpen dikirim rangkap tiga dan harus dilengkapi dengan biodata dan alamat lengkap pengarang serta surat keterangan dari sekolah.
6. Cerpen dapat diantar langsung atau dikirimkan melalui pos kepada panitia paling lambat tanggal 5 Juni 2009 (stempel pos).
7. Peserta hanya boleh mengirimkan satu naskah cerpen.
8. Cerpen yang telah diterima oleh panitia akan menjadi milik panitia dan tidak akan dikembalikan.

Penilaian

1. Penilaian naskah akan dilakukan oleh tim juri pada tanggal 8—30 Juni 2009.
2. Penilaian mencakupi isi, teknik penulisan, bahasa, dan gaya.
3. Pemenang akan ditetapkan melalui rapat tim juri yang akan dijadwalkan pada tanggal 1 Juli 2009.
4. Putusan tim juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak ada surat-menyurat.

Hadiah

Peserta yang memenangi sayembara ini akan mendapatkan tropi, piagam, terbitan Pusat Bahasa yang relevan, dan uang tunai (dipotong PPh sebesar 15%).

1. Juara I : Rp1.500.000,00
2. Juara II : Rp1.000.000,00
3. Juara III : Rp750.000,00
4. Harapan I : Rp500.000,00
5. Harapan II : Rp250.000,00

Pengumuman

Pemenang sayembara akan diumumkan melalui surat pemberitahuan yang akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Para pemenang akan dihubungi panitia melalui telepon untuk menghadiri acara penyerahan hadiah yang akan dilakukan di Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Jalan Arief Rahman Hakim No. 101, Telanaipura, Jambi, pada bulan Juli 2009.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Panitia Sayembara Penulisan Cerpen Remaja
Tingkat SMP Tahun 2009
Kantor Bahasa Provinsi Jambi
Jalan Arief Rahman Hakim No. 101,
Telanaipura, Jambi 36124
Telepon/faksimile (0741) 669466
Kontak Panitia: ELVA/MARYANI
(HP 081366134248/081366959504)

Profil Balai Bahasa Jambi

2009-02-23T21:46:00.000-08:00

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bahasa Indonesia telah memainkan peran penting dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini terbukti dengan adanya penerbitan bacaan rakyat sekitar tahun 1920-an. Penerbitan cerita rakyat dan karya-karya sastra pada zaman ini memberi inspirasi tersendiri untuk pejuang kita.

Semangat nasionalisme pejuang pada saat itu bermuara kepada lahirnya pengakuan terhadap bahasa persatuan Bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sikap politis itulah yang memberi arti penting kehidupan berbahasa di tanah air.

Lalu apa yang menjadi dasar berdirinya Pusat Bahasa dengan Balai dan Kantor Bahasa yang tersebar di 23 Provinsi (data tahun 2005), jawaban untuk ini tentu saja kekhawatiran pemerintah terhadap perkembangan Bahasa Indonesia. Keinginan mendirikan lembaga yang bertugas menangani masalah bahasa diawali dengan pembentukan Panitia Pekerja Bahasa Indonesia yang diketuai K.R.T Amin Singgih pada Juni 1947 di Jakarta. Panitia ini tidak bertahan lama di Jakarta, hal ini disebabkan oleh peristiwa politik aat itu, akibatnya panitia pekerja dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Dalam kurun waktu lima tahun di Yogyakarta, panitia pekerja telah berhasil mendirikan lembaga yang dinamai dengan Balai Bahasa. Pada Agustus 1952, Balai Bahasa menjadi bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk kemudian dinamai dengan Lembaga Bahasa dan Budaya. Lembaga Bahasa dan Budaya ini mempunyai tiga cabang, yaitu di Yogyakarta, Singaraja, dan Makasar.

Pada 1966 kembali terjadi perubahan nama Lembaga Bahasa dan Budaya menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Kedudukan tidak lagi di bawah Fakultas Sastra UI, tetapi di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1969 nama direktorat ini diubah lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada kurun waktu enam tahun Lembaga Bahasa Nasional diganti menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1975), kemudian pada 1999 terjadi lagi pergantian nama menjadi Pusat Bahasa.

Sampai tahun 2005, Pusat Bahasa telah mendirikan 23 Balai dan Kantor Bahasa yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, termasuk di dalamnya Balai Bahasa Jambi. Balai Bahasa Jambi didirikan pada tahun 2003 sesuai SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 157/O/2003 tanggal 17 Oktober 2003. Balai Bahasa Jambi diresmikan pada 31 Maret 2004 oleh Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono.
Lokasi Balai Bahasa Jambi terletak di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Telanaipura, Jambi. Bangunan Balai Bahasa Jambi terdiri atas dua gedung, masing-masing dua lantai yang mencakup gedung pertunjukan, perpustakaan, dan laboratorium bahasa. Dalam usia yang relatif muda, Balai yang dikepalai Drs. Yon Adlis, M.Pd ini telah berperan aktif dalam pengembangan Bahasa Indonesia.